Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan diselenggarakan pesta demokrasi terbesar yang menentukan masa depan bangsa di kemudian hari. Di tahun tersebut wajah-wajah baru di dunia perpolitikan tanah air akan dipilih oleh masyarakat melalui ajang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di seluruh tanah air. Pemilihan umum (pemilu) akan diselenggarakan di bulan Februari 2024 guna memilih presiden dan wakil presiden RI, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan diselenggarakan di bulan November 2024 guna memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Momentum ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya momen pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.
Melihat urgensi yang serius tersebut maka dibutuhkan persiapan yang matang dalam rangka menyiapkan ajang demokrasi terbesar di tanah air tersebut. Tidak terkecuali di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang telah melakukan persiapan adanya pemilu dan pilkada di tahun 2024 melalui rapat koordinasi bersama yang dihadiri oleh stakeholder dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu dan pilkada mendatang. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda tersebut dihadiri oleh BAPPEDA Kota Kediri, BPPKAD Kota Kediri, Kesbangpol Kota Kediri, Satpol PP, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatanm Kota,
Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Ngronggo, Kelurahan Banaran, dan Kelurahan Mojoroto. Dalam acara tersebut membahas mengenai berbagai persiapan yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk didalamnya membahas mengenai anggaran dana yang dibutuhkan.
Terkait dengan anggaran pemilu dan pilkada tahun 2024, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Kediri Herry Krismono menjelaskan pertimbangan efisiensi dalam penganggaran dana Pemilu dan Pilkada mulai dari skala Kelurahan sampai dengan lokasi khusus seperti di Pondok pesantren, Rumah Sakit, hingga Lapas. "Akan lebih baik jika penganggaran yang dicanangkan disesuaian dengan kebutuhan pemilu dan pilkada 2024. Hal ini juga tak luput dari penyesuaian harga kebutuhan pada umumnya sehingga tidak ada kebutuhan yang terlewat serta meminimalisir kurang optimalnya kegiatan sebab minimalnya anggaran" terang Hery Krismono menyikapi adanya kebutuhan dana yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024.
Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam agenda rapat tersebut, diantaranya adalah penganggaran mengenai seragam penyelenggaraan dan pengamanan pemilu melalui pengadaan seragam linmas dan petugas TPS khusus. Adapun anggaran seragam Linmas dan seragam petugas TPS khusus akan dianggarkan pada dana APBD dan akan dikoordinir oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Upaya pengamanan pemilu juga dipersiapkan sebaik- baiknya
melalui pelatihan pengamanan pemilu kepada 1.700 orang ditambah personil kecamatan dan kelurahan serta pelatihan apel besar dan simulasi pemilu yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal Januari tahun 2024. Lebih lanjut, agenda rapat juga membahas mengenai perekrutan dan honorarium petugas TPS khusus yang dilakukan oleh KPU serta persiapan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Pemerintah Kota Kediri berharap adanya pemilu dan pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik dan lancar serta memenuhi azas Luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Pemerintah Kota Kediri juga berharap adanya pemilu dan pilkada dapat semakin mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat sebab persamaan kepentingan yakni membawa Kota Kediri lebih maju.