Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, dan terpadu dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. salah satu perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun adalah rencana pembangunan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD merupakan konsekuensi logis atas kebutuhan produk dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja  (RENJA) SKPD.

lokakarya

Oleh karena itu, dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Kediri memandang perlu untuk memberikan pembekalan, atau pemahaman kepada para pejabat perencana agar memiliki wawasan dan pemahaman yang sama sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan dapat dilakukan secara terintegrasi, terpadu dan komprehensif.

Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Agustus 2013 di Hotel Insumo dengan dihadiri oleh pejabat perencana atau penyusun program di masing-masing SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan UPTD  Dinas Pendidikan. Narasumber Lokakarya dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Tenaga Ahli Perencanaan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Melalui lokakarya ini, diharapkan para pejabat perencana atau penyusun program dimasing-masing SKPD memiliki pengetahuan, pemahaman dan dapat mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan  sesuai dengan tupoksi instansinya sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan daerah, sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang tertuang didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Perlu untuk menjadi perhatian, bahwa kedepan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang didalam dokumen perencanaan tidak akan dapat didanai. dengan demikian dokumen RPJMd maupun RENSTRA tidak boleh disusun secara asal-asalan tanpa memperhatikan isu strategis maupun prioritas pembangunan daerah.